Digitalisasi Nasional untuk Kemajuan Pendidikan

Hal itu, disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani dalam Dialektika Demokrasi bertema 'Perkuat Digitalisasi hingga ke Pelosok, Senjata Ampuh Tekan Ketimpangan Pendidikan' di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Kamis (8/5).

"Komisi X DPR RI mendukung kebijakan digitalisasi pendidikan nasional yang diluncurkan Presiden Prabowo 2 Mei 2025. Digitalisasi ini penting, untuk memastikan bahwa anak-anak di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) tidak tertinggal dari kemajuan teknologi pendidikan," kata Lalu Irfani secara virtual.

Legislator dari Fraksi PKB itu menyatakan, Komisi X DPR berkomitmen mengawasi anggaran pendidikan agar mendukung infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di seluruh wilayah Indonesia. "Mendorong agar Kemendikdasmen, Kemdiktisaintek, dan mitra kerja lainnya memprioritaskan pembangunan jaringan internet, penyediaan perangkat, dan pelatihan guru berbasis digital," ucap Lalu Irfani.

Wakil Rakyat dari dapil Nusa Tenggara Barat II itu menyatakan, Komisi X DPR RI mendorong sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, BUMN, swasta, dan masyarakat dalam memperluas digitalisasi pendidikan. "Misalnya, melalui program CSR atau kolaborasi dengan penyedia layanan internet atau platform edtech," ucapnya.

Lalu Irfani juga menyoroti pentingnya pelatihan bagi guru, siswa, dan orang tua agar tidak hanya memiliki akses, tetapi juga mampu menggunakan teknologi secara efektif. Dia menekankan, Komisi X DPR sangat mendukung peningkatan kompetensi digital guru melalui program Pendidikan Profesi Guru (PPG), Guru Penggerak, atau pelatihan mandiri berbasis digital.

Lalu Irfani juga menegaskan, Komisi X DPR berkomitmen dalam mengawasi efektivitas program Digitalisasi Sekolah, Merdeka Belajar, dan Platform Merdeka Mengajar. "Komisi X DPR akan terus memberikan masukan berbasis temuan lapangan di dapil masing-masing, khususnya dalam hal kendala digitalisasi," tegas Lalu Irfani.

Sementara Direktur Rumah Literasi 45, Andreas menyatakan, digitalisasi merupakan salah satu tawaran solutif saat ini. Terlebih, kesenjangan pendidikan di daerah terpencil merupakan tantangan besar yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah. Namun, dia menggaris bawahi agar infrastrukturnya mendapat perhatian pula."Masih banyak PR pemerintah terkait infrastruktur yang belum terselesaikan seperti akses listrik yang merupakan sumber daya primer dalam menjangkau seluruh negeri," ucap Andreas. 

Menurut Andreas, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto pada tahun 2024 mengungkapkan, bahwa masih terdapat sekitar 3000 desa di Indonesia yang belum terjangkau listrik. "3000 desa ini adalah potensi yang sangat luar biasa, tentunya harus digarap dengan dengan baik. Dengan tidak adanya listrik, pasti internet tidak ada komunikasi juga. Saya sangat berharap dan mendukung wacana perkuat digitalisasi hingga pelosok daerah-daerah terpencil sebagai senjata ampuh untuk menekan ketimpangan pendidikan nasional ini menjadi kenyataan," ucap Andreas.

Sementara Pengamat Pendidikan Darmaningtyas menyatakan, digitalisasi dalam pendidikan merupakan sebuah keniscayaan. "Ini tidak bisa dihindari, karena memang tuntutan zaman. Mau tidak mau, ya harus digitalisasi," papar Darmaningtyas. 

Dia juga sependapat agar pemerintah memperhatikan infrastrukturnya. "Ini menjadi catatan saya juga. Kondisi infrastruktur, khususnya listrik dan internet di daerah perlu diperhatikan. Jadi, infrastukturnya perlu disiapkan baik dari listrik, internet dan guru pendampingnya juga," papar Darmaningtyas. k22