Dewan Denpasar Usul Insentif ke Pecalang

DENPASAR, NusaBali

Munculnya ormas yang berasal dari luar Bali mendapat tanggapan anggota Komisi I DPRD Denpasar dan Majelis Desa Adat (MDA) Denpasar. Anggota Komisi I DPRD Denpasar I Made Sukarmana mengusulkan agar Denpasar memberdayakan pecalang untuk keamanan kota. Sementara MDA Denpasar menyambut positif usulan tersebut.  

Dikatakannya, Bali telah memiliki sebuah lembaga pengamanan tradisional yang hingga kini tetap eksis dalam menjaga adat, budaya, serta keamanan di wilayahnya masing-masing. Karena itu, cukup dengan mengoptimalkan keberadaan para pecalang, kondisi keamanan akan bisa teratasi.

Sukarmana menilai apa yang menjadi wacana belakangan ini tentang ormas luar perlu disikapi dengan bijak oleh semua krama Bali. Terlebih, selama ini krama Bali dengan tradisi dan budaya yang kuat, telah memiliki lembaga yang jelas dalam menjaga krama dan wilayahnya masing-masing.

Namun, ke depan perlu menjadi perhatian semua pihak terkait kesejahteraan para pecalang tersebut. Mereka telah memiliki fungsi dan peran yang sangat strategis dalam menjaga keamanan wilayahnya. Karena itu, perlu kiranya Majelis Desa Adat (MDA) untuk memberikan insentif setiap bulan kepada para pecalang.

“Kami berharap agar MDA bisa memberikan insentif berupa dana setiap bulannya kepada mereka. Dana itu bisa diambilkan dari dana BKK (bantuan keuangan khusus) yang diberikan pemerintah,” kata Sukarmana, Jumat (9/5).

Bukan hanya pecalang, perhatian serupa juga bisa diberikan kepada para Pakis (Paiketan Krama Istri) di Kota Denpasar. Ini sebagai bentuk penghargaan atas peran dan fungsi yang mereka emban selama ini.

Bendesa Madya Majelis Desa Adat Kota Denpasar Anak Agung Ketut Sudiana menyatakan sepakat dengan usulan dewan tersebut. Menurutnya saat ini hanya ada dana kegiatan pecalang Kota Denpasar. Namun, dana tersebut sangat minim. Dia mengatakan sudah sempat membicarakan kepada Walikota Denpasar agar bisa memberikan bantuan BKK. Respons yang diterima cukup positif, akan tetapi harus ada regulasi yang menaungi. 

“Jika BKK terealisasi kami bisa membagi hingga ke desa dan banjar. Saya sudah beberapa kali mendiskusikan ini. Namun harus ada perwali (peraturan walikota) untuk menaungi BKK ini. Kami mendorong Pemkot Denpasar bisa mewujudkan itu (BKK) termasuk akan dialokasikan ke krama istri,” ujar Sudiana. 7 mis