Denpasar Dukung Aparat Jaga Kamtibmas

DENPASAR, NusaBali

Pemerintah Kota Denpasar berkomitmen mendukung aparat resmi yang diatur dalam undang-undang untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Provinsi Bali, khususnya Kota Denpasar. Bahkan, berbagai upaya juga turut dilaksanakan, salah satunya dengan memperkuat adat serta tidak menoleransi aksi premanisme. 

Hal itu ditegaskan Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara saat rapat bersama Forkopimda Denpasar, MDA Denpasar, serta Forum Perbekel Lurah se-Kota Denpasar di Kantor Walikota, Senin (5/5). 

Jaya Negara mengatakan, dalam melaksanakan proses menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, pemerintah Republik Indonesia dari tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten/kota telah memiliki lembaga formal seperti TNI–Polri. Institusi tersebut telah memiliki tatanan hingga lapisan terbawah, seperti halnya Polda, Polres/Polresta, Polsek hingga Bhabinkamtibmas. 

Sedangkan untuk TNI juga terdapat Kodam, Kodim, Koramil hingga Babinsa yang juga siap menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Bahkan, untuk tingkat adat, Bali memiliki pecalang yang dengan kearifan lokalnya ikut menjaga kamtibmas di masyarakat, termasuk linmas untuk desa/kelurahan. 

“Jadi pada prinsipnya kami mendukung aparat resmi untuk menjaga kamtibmas, serta dengan memperkuat adat dengan tegas tidak menoleransi organisasi apapun yang meresahkan masyarakat serta mengedepankan premanisme dan tidak mencerminkan adat dan kearifan lokal Bali,” tandas Jaya Negara. 

Hal senada disampaikan Bendesa Madya Majelis Desa Adat (MDA) Kota Denpasar Anak Agung Ketut Sudiana. Dikatakannya, organisasi apapun yang tidak sesuai dengan kearifan lokal Bali serta mengedepankan tindakan premanisme tidak tepat di Bali. Hal ini lantaran kultur masyarakat Bali dan keberadaan Bali sebagai destinasi pariwisata tidak sesuai dengan hal tersebut. 

“Di Bali kita sudah punya pecalang, sebagai otoritas untuk menjaga keamanan secara adat. Selain itu juga sudah ada Sipandu Beradat (sistem pengamanan lingkungan terpadu berbasis desa adat). Jadi saya kira Bali tidak memerlukan bantuan keamanan dari organisasi lain, karena sudah sangat kompleks di semua lini,” ujar Sudiana. 

Kapolresta Denpasar Kombes Pol Mohammad Iqbal Simatupang mengaku siap bersinergi untuk terus menjaga kamtibmas di wilayah Kota Denpasar. Dia juga menegaskan bahwa Polri secara tegas tidak akan menoleransi aksi premanisme. “Kalau kita tegas, organisasi apapun yang mengedepankan premanisme tidak akan kita toleransi,” ujarnya. 

Hadir di rapat tersebut, Wakil Walikota I Kadek Agus Arya Wibawa, Ketua DPRD Denpasar I Gusti Ngurah Gede, Dandim 1611 Badung Kolonel Inf Putu Tangkas Wiratawan, Kapolresta Denpasar Kombes Pol Mohammad Iqbal Simatupang, Sekda Kota Denpasar Ida Bagus Alit Wiradana, perwakilan Kejari Denpasar, perwakilan Pengadilan Negeri Denpasar, Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Denpasar Komang Lestari Kusuma Dewi, Bendesa Madya MDA Denpasar AA Ketut Sudiana, Ketua Forum Perbekel/Lurah Kota Denpasar I Gede Wijaya Saputra, perwakilan Sabha Upadesa, serta pimpinan OPD terkait. @ mis