Ajak Ubah Mindset, Putri Koster Tegaskan Sampah Bukan Urusan Pemerintah Saja

Pameran ini merupakan bagian dari perayaan HUT ke-16 Komunitas Malu Dong dan mengusung tema Nyampaht, yang merujuk pada filosofi sapu lidi sebagai simbol persatuan dan kekuatan kolektif. Sebanyak 13 seniman lokal terlibat dalam kolaborasi seni yang menggugah kesadaran ekologis, terutama dalam menghadapi persoalan sampah di Bali.

“Kita sedang semangat-semangatnya bicara soal sampah. Bukan hanya Bali, Indonesia sedang darurat sampah,” tegas Putri Koster.

Ia menyebut Presiden RI Prabowo Subianto telah memberi isyarat menjadikan Bali sebagai pilot project nasional dalam upaya pengelolaan sampah secara menyeluruh, termasuk kemungkinan penghapusan Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Putri Koster menegaskan bahwa sejak 2019, Gubernur Bali telah menginisiasi regulasi pengelolaan sampah berbasis sumber melalui Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2019. Kebijakan ini diperkuat dengan Keputusan Gubernur Nomor 381 Tahun 2021, Instruksi Gubernur Nomor 8324 Tahun 2021, dan Surat Edaran Gubernur Nomor 9 Tahun 2025.

“Pengelolaan berbasis sumber artinya sampah harus diselesaikan di tempat asalnya, tidak boleh dilimpahkan ke tempat lain,” ujarnya.

Sebagai contoh, ia menyebut praktik di Desa Punggul, Kecamatan Abiansemal, Badung, yang mengolah sampah dapur menjadi kompos menggunakan tong edan dan cairan mikroorganisme EM4. Konsep tradisional Bali juga dihidupkan kembali, seperti penggunaan teba atau lubang pengolahan sampah organik di halaman rumah.

“Sekarang cukup buat lubang kedalaman 2 meter, diameter 1 meter, tutup dengan beton. Sampah anorganik dikumpulkan dan dibawa ke TPS 3R desa,” jelasnya.

Menurutnya, jika sekitar 1.500 desa adat di Bali mampu menjalankan sistem ini, maka Bali yang bersih bukan lagi sebatas harapan. Meski begitu, tantangan tetap ada, terutama dalam mengubah pola pikir masyarakat yang selama ini menganggap pengelolaan sampah sebagai tanggung jawab pemerintah semata.

“Mindset ini harus kita ubah. Siapa yang menghasilkan sampah, dia yang bertanggung jawab. Pemerintah hanya membuat regulasi, masyarakat yang menjalankan,” tegas istri Gubernur Bali periode 2018–2023 ini.

Ia juga menyoroti peran media sosial yang kerap memperkeruh hubungan antara pemerintah dan masyarakat. “Baru muncul satu kebijakan gubernur, langsung dipertanyakan dan dipelintir. Padahal, niatnya baik untuk kebaikan bersama,” ujarnya.

Putri Koster mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk memperkuat literasi tentang pengelolaan sampah. “Mari lihat ke rumah masing-masing. Sudahkah kita mengelola sampah dengan benar? Sudahkah pemerintah desa punya tata kelola yang jelas? Ke depan, kepala desa, lurah dan bandesa adalah ujung tombak pengelolaan sampah,” tandasnya.

Menurutnya, kunci keberhasilan pengelolaan sampah terletak pada kesadaran individu dan dukungan kolektif masyarakat adat. Jika diterapkan secara konsisten, sistem ini diyakini mampu membebaskan Bali dari permasalahan sampah.

First lady Provinsi Bali ini juga menyayangkan kondisi TPA Suwung yang harus menampung sampah dari empat kabupaten/kota akibat kesalahan pengelolaan selama bertahun-tahun. Karena itu, ia menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat adat, dengan kepala desa, lurah, dan bendesa adat sebagai garda terdepan.

“Desaku bersih tanpa mengotori desa lain. Sampahku adalah tanggung jawabku,” serunya mengakhiri sambutan, seraya berharap kesadaran kolektif segera terwujud agar Bali tetap ajeg sebagai Pulau Dewata yang bersih, indah, dan lestari.